VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Selama tiga tahun beroperasi, Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) periode 2023-2026 telah menggelar 41 rapat badan pekerja dan 20 sidang pleno untuk membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan yang mendesak.
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri yang juga Wakil Ketua LKS Tripnas dari unsur pemerintah menegaskan capaian ini bukan hasil kerja satu pihak melainkan buah kolaborasi nyata tiga unsur sekaligus.
"Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif ketiga unsur tripartit yang mencerminkan semangat musyawarah mufakat dan kemitraan yang setara," ujar Indah dalam Silaturahmi Nasional LKS Tripartit Nasional di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Rekomendasi yang dihasilkan sebanyak delapan, mencakup delapan isu strategis antara lain pencegahan PHK massal, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, penataan regulasi tenaga kerja bongkar muat, penelaahan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Outsourcing, sinkronisasi regulasi pascaputusan MK, penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas, penguatan gerakan produktivitas nasional, serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi ahli produktivitas.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyebut forum tripartit ini telah terbukti menjadi ruang yang efektif untuk mempertemukan berbagai kepentingan.
"LKS Tripartit Nasional telah menjadi ruang yang produktif bagi kita untuk saling bertukar pandangan dan mencari solusi bersama atas dinamika ketenagakerjaan Indonesia," katanya.
Ia menegaskan dialog sosial yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja merupakan satu-satunya jalan yang bisa menghasilkan kebijakan yang seimbang bagi semua pihak.
"Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, dialog sosial yang konstruktif menjadi kunci agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi, saling menghormati, dan pencarian solusi yang seimbang bagi seluruh pihak," ujar Yassierli.
