Kemenlu: 91 WNI Masih di Myawaddy Myanmar, 44 Masih Dipulangkan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - 44 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil kembali ke tanah air.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyebutkan bahwa masih terdapat 91 warga negara Indonesia (WNI) masih menjadi korban TPPO di Myawaddy, Myanmar.

"Dapat kami update bahwa per hari ini terdapat 91 warga negara kita yang berada di Myawaddy," kata Direktur Pelindungan WNI-BHI Kemlu Judha Nugraha setelah Rapat Koordinasi bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta, Jumat (22/11).

Judha mengatakan Kemlu RI telah melakukan berbagai macam upaya untuk membantu mereka, termasuk dengan mengomunikasikan keberadaan 91 WNI tersebut kepada Pemerintah Myanmar.

Baca Juga: Petugas Amankan WNA Tiongkok Terdampar di Perairan Bintan Kepri

Selain itu, Kemlu juga telah melakukan beberapa komunikasi informal dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah tersebut.

"Namun, kita pahami bahwa Myawaddy itu adalah wilayah konflik bersenjata dan tidak dikuasai oleh Tatmadaw. Tatmadaw ini militer dari Myanmar, namun dikuasai oleh kelompok etnis bersenjata. Ini menciptakan komplikasi tersendiri," katanya.

Namun demikian, dia memastikan bahwa Kemlu RI terus berupaya untuk membantu pemulangan 91 WNI tersebut, sehingga mereka bisa mengikuti jejak 44 WNI lain yang sudah bisa dipulangkan ke Tanah Air.

"Kita harapkan 91-nya segera bisa menyusul," kata Judha.

Baca Juga: Kementerian P2MI dan Kemlu Bersinergi untuk Lindungi Pekerjaa Migran

Dia juga menambahkan bahwa selain membantu pemulangan para WNI yang diduga menjadi korban TPPO tersebut, Kemlu RI melalui upaya bersamanya dengan Kementerian PPMI juga berupaya mendorong langkah pencegahan yang efektif sehingga mereka tidak menjadi korban kejahatan serupa di kemudian hari.

"Karena kami masih mencatat banyak warga negara kita yang berangkat ke luar negeri untuk mengejar berbagai macam lowongan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang sangat tinggi namun tidak sesuai prosedur," kata Judha.

"Dan akhirnya mereka terjebak di kasus-kasus online scheme," kata dia lebih lanjut.*