VOICEINDONESIA.CO, Jakarta —Pemerintah memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali digulirkan pada pertengahan tahun ini setelah data penerima dari BPJS Ketenagakerjaan berhasil diperbaiki dan diverifikasi. Program ini menyasar para pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan keputusan untuk mengaktifkan kembali BSU didasarkan pada kesiapan data dan efektivitas eksekusi program, yang dinilai lebih baik dibanding opsi subsidi lainnya seperti diskon listrik.
"Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean untuk betul-betul pekerjaan di bawah Rp3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita menargetkan untuk bantuan subsidi upah," ujar Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Baca Juga: Ambyar! Pemerintah Batalkan Diskon Tarif Listrik Bulan Juni-Juli
Ia menambahkan bahwa pada tahap awal perancangan, BSU sempat diragukan efektivitasnya karena kualitas data yang belum optimal. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya pembersihan dan verifikasi data secara menyeluruh sebelum bantuan disalurkan. Namun kini, berkat perbaikan sistem data oleh BPJS Ketenagakerjaan, program ini dapat dijalankan secara lebih tepat sasaran.
Sri Mulyani menyatakan bahwa perbaikan data menjadi kunci. Dengan data yang telah diverifikasi, bantuan bisa langsung menyasar pekerja yang benar-benar membutuhkan
Baca Juga: Terkendala Teknis Anggaran, Pemerintah Batalkan Diskon Listrik
Sementara itu, rencana semula untuk menyalurkan subsidi dalam bentuk diskon tarif listrik dibatalkan karena proses penganggaran dinilai lambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak pada bulan Juni dan Juli 2025.
"Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," tuturnya.
