11 Juta Peserta PBI-JKN Dinonaktifkan, BPS Gerakkan Tim Verifikasi ke Lapangan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang dinonaktifkan setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga tersebar di berbagai wilayah. Besarnya jumlah ini mendorong BPS menggerakkan jaringan mitra statistik di daerah untuk mempercepat verifikasi lapangan. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian Sosial (Kemensos) sudah memetakan jumlah dan sebaran wilayah jangkauan pelaksanaan verifikasi lapangan. Hasilnya, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah keluarga terbanyak yakni 1 juta keluarga, sementara beberapa provinsi lain kurang dari 500 ribu keluarga. "BPS memiliki jaringan mitra statistik yang selama ini dilibatkan dalam berbagai survei nasional," kata Amalia di Jakarta, Senin (16/2/2026). Ia menyatakan, keberadaan mitra statistik sangat dibutuhkan dalam proses verifikasi yang berlangsung sekitar dua bulan ini. BPS berkolaborasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial untuk memastikan akurasi data di lapangan mengingat besarnya jumlah sasaran verifikasi. Amalia menekankan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan agar pembaruan data berjalan cepat, akurat, dan dapat segera digunakan sebagai dasar kebijakan. Data akurat menjadi kunci agar kebijakan penetapan PBI-JKN berbasis kondisi kesejahteraan riil masyarakat. Ia mengingatkan kepala daerah bahwa pendesilan atau perengkingan nasional pasti berbeda dengan pendesilan yang ada di masing-masing daerah. Pendesilan tingkat nasional menggunakan parameter dan skala yang berbeda dengan tingkat daerah. "Langkah tersebut dilakukan guna menjaga akurasi," katanya.

Baca Juga : Data BPJS PBI Tak Sinkron, DPR Dorong Kemensos dan Kemenkes Duduk Bareng Selain 11 juta peserta, BPS juga melakukan verifikasi lapangan terhadap 106.153 peserta yang telah direaktivasi otomatis dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kelayakan peserta yang telah direaktivasi. Dengan pemetaan wilayah tersebut, proses verifikasi akan jauh lebih terarah sehingga dimungkinkan mendapatkan data akurat. Data yang disiapkan BPS untuk mendukung kebijakan adalah perengkingan atau pendesilan di tingkat nasional bukan di tingkat daerah. "Data yang kami siapkan untuk mendukung kebijakan itu adalah perengkingan atau pendesilan di tingkat nasional bukan di tingkat daerah," tegasnya. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Menjaga Netralitas: Polri Wajib di Bawah Komando Langsung Presiden

Baca Berita Lainnya di Google News