VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penindakan di hilir tidak akan pernah cukup dan mendesak otoritas terkait untuk memperkuat benteng pencegahan di sisi hulu melalui edukasi anti-penipuan (anti-scam) yang masif.
“Kasus Sukoharjo menunjukkan bahwa penindakan saja tidak cukup. Edukasi dan literasi anti-scam harus ditingkatkan secara jauh lebih masif. Masyarakat perlu memahami sejak awal bagaimana pelaku membangun hubungan emosional, memanipulasi kepercayaan korban, lalu mengarahkan mereka pada investasi fiktif,” ujar Abdullah yang akrab disapa Gus Abduh di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Politisi Fraksi PKB ini menyoroti betapa berbahayanya jaringan Sukoharjo ini, yang sukses mengeruk uang para korban hingga menyentuh angka Rp41 miliar hanya dalam kurun waktu 10 bulan.
Modus licik pelaku yang memadukan manipulasi psikologis tingkat tinggi dengan platform investasi bodong, terbukti ampuh menjerat korban dari berbagai latar belakang akibat lemahnya literasi digital.
Oleh karena itu, Abduh meminta Indonesia Anti Scam Centre (IASC) mengambil komando untuk merajut kolaborasi lintas instansi.
Ia mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera meluncurkan kampanye nasional anti-scam secara terintegrasi.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI yang juga duduk di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menekankan, perluasan jangkauan edukasi harus diprioritaskan hingga ke wilayah pelosok daerah.
Pola sosialisasi konvensional wajib diubah menjadi gerakan berkelanjutan yang menyusup ke ruang-ruang digital publik, mulai dari iklan layanan masyarakat, aplikasi perbankan, ekosistem sekolah dan kampus, hingga peringatan transaksi otomatis (pop-up warning).
“Scam modern tidak selalu datang dengan ancaman atau kekerasan. Banyak korban justru merasa sedang menjalin hubungan yang tulus. Karena itu, literasi psikologis dan literasi digital sama pentingnya dengan penegakan hukum,” kata Abduh membedah sisi psikologis para korban kejahatan siber.
Lebih detail, Abduh memaparkan kendala utama dalam penanganan kejahatan siber ini adalah faktor keterlambatan laporan.
Karakteristik metode pig butchering membuat korban baru tersadar saat uang mereka sudah telanjur digondol dan dialirkan secara kilat memutar melalui puluhan rekening penampung, dompet digital (e-wallet), hingga aset kripto.
“Semakin cepat masyarakat mengenali tanda-tanda penipuan, semakin besar peluang kerugian dapat dicegah. Di sinilah peran edukasi publik menjadi sangat strategis,” jelasnya memberikan kalkulasi taktis pencegahan.
Sebagai perbandingan, Abduh meminta Indonesia mencontoh kedisplinan negara maju seperti Singapura, Finlandia, dan Norwegia yang telah memiliki ekosistem pertahanan siber terpadu.
Negara-negara tersebut berhasil menekan angka kejahatan digital berkat adanya integrasi data real time antara aparat penegak hukum, otoritas keuangan, dan platform teknologi yang disokong kewaspadaan tinggi dari masyarakatnya.
Ia menegaskan, penguatan literasi anti-scam ini merupakan hak mutlak warga negara atas perlindungan hukum di era transformasi digital.
Negara tidak boleh membiarkan masyarakat berjuang sendirian menghadapi gempuran kejahatan siber yang terus bermutasi mencari celah kelengahan.
“Negara jangan hanya menindak scam di ujung pintu keluar, tetapi harus menutup rapat-rapat pintu masuknya. Semakin dini masyarakat memahami modus penipuan, semakin kecil peluang mereka menjadi korban,” kata Abduh. (af)
