VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan fundamental dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada sistem penyediaan makanan. Ia mendorong peralihan dari sistem dapur tersentralisasi menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah untuk menekan risiko keracunan.
Charles menilai tingginya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG menunjukkan persoalan tersebut bukan lagi kejadian terisolasi, melainkan telah menjadi masalah sistemik yang membutuhkan perubahan dalam mekanisme penyediaan makanan.
Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat sebanyak 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/ kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Charles, penerapan dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi oleh siswa. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi risiko kontaminasi bakteri akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang.
“Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,” katanya.
Charles mengatakan BGN sendiri telah menetapkan makanan harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Oleh karena itu, pengendalian suhu makanan menjadi salah satu faktor penting untuk menekan risiko pertumbuhan bakteri.
Selain aspek keamanan pangan, ia menilai sistem dapur berbasis sekolah juga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Sekolah dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dari pasar, peternak, maupun pemasok yang berada di sekitar wilayah sekolah.
Untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, Charles mengusulkan pemerintah memberikan ganti kerugian apabila sistem penyediaan makanan nantinya dialihkan ke dapur berbasis sekolah.
“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini (Program MBG) berjalan,” tuturnya. (af)
