VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir meminta Perum Bulog bersama pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat langkah stabilisasi harga beras dan minyak goreng melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif.
Langkah intervensi pasar ini dinilai mendesak untuk digencarkan kembali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia guna mengamankan daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi pangan.
Imbauan tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/7/2026).
"Kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta.
Tomsi mengungkapkan bahwa pergerakan harga komoditas beras dan minyak goreng di tingkat tapak memerlukan penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan data evaluasi pada minggu keempat Juli 2026, kenaikan harga beras telah memberi tekanan inflasi di 152 kabupaten/kota, sementara gejolak harga minyak goreng tercatat meluas di 109 kabupaten/kota.
Ia mengingatkan bahwa skema GPM berskala besar terbukti ampuh meredam lonjakan harga pada periode sebelumnya, di mana jumlah daerah yang mengalamai kenaikan harga berhasil ditekan drastis hingga tersisa sekitar 50 daerah saja.
Selain menyoroti beras dan minyak goreng, Tomsi memberikan catatan khusus mengenai tingginya jurang perbedaan (disparitas) harga komoditas bawang putih dari tingkat distributor utama hingga ke tangan pengecer pasar.
Menurutnya, ketimpangan harga tersebut mengindikasikan adanya simpul yang bermasalah pada rantai pasok sehingga memerlukan pengawasan ketat agar margin keuntungan pedagang tetap rasional dan tidak membebani konsumen.
"Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut," ujarnya.
Oleh sebab itu, Tomsi mengajak jajaran kementerian, lembaga teknis, Satgas Pangan, dan Pemda di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan mengawal arus distribusi bahan pokok dari hulu ke hilir.
Merespons arahan Kemendagri, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa pihaknya telah merancang agenda Gerakan Pangan Murah yang akan dieksekusi pada awal Agustus 2026.
Operasi pasar atau GPM tersebut bakal digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan prioritas utama menstabilkan pasokan dan harga beras.
Rapat koordinasi lintas sektor ini turut diikuti oleh perwakilan BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian PKP, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pimpinan Pemda se-Indonesia.
