VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Sebanyak 205.924 posisi lowongan kerja di luar negeri belum terserap tenaga kerja Indonesia. Angka itu merupakan bagian dari 278.848 peluang kerja yang tercatat per (25/10/2026).
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyebut 72.924 posisi telah terserap, sedangkan sisanya masih tersedia. Ia menegaskan sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dibutuhkan untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten dan terlindungi, kata siaran pers KP2MI, Selasa (27/10/2026).
“Berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026, terdapat 278.848 posisi peluang kerja di luar negeri. Sebanyak 72.924 posisi telah terserap, sementara 205.924 posisi masih tersedia,” katanya.
Mukhtarudin menyebut penuaan penduduk (aging population) di Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa menjadi peluang strategis bagi tenaga kerja Indonesia. Ia menilai besarnya peluang itu perlu diimbangi peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
KP2MI mendorong Program SMK Go Global untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan pasar internasional. Program itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 500.000 tenaga kerja.
“Program itu merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja, dengan target penempatan bertahap sebanyak 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029,” tegasnya.
Pendaftaran Program SMK Go Global Batch II masih dibuka hingga 31/10/2026. Mukhtarudin mengajak pemerintah daerah dan perguruan tinggi memperluas sosialisasinya.
KP2MI juga memperluas edukasi migrasi aman lewat pembentukan Migrant Center. Hingga 12/10/2026, sebanyak 43 Migrant Center telah diresmikan di perguruan tinggi dan satu di lembaga pelatihan.
Data KP2MI mencatat 239.821 layanan penempatan pekerja migran asal Jawa Barat selama 2023 hingga 26/10/2026. Dari jumlah itu, Kabupaten Garut mencatat 2.725 layanan, Kabupaten Tasikmalaya 1.412 layanan, dan Kota Tasikmalaya 560 layanan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mendorong jalur resmi Government to Government (G2G) yang lebih cepat, tertib hukum, dan bebas birokrasi rumit. Ia juga menyoroti perlindungan pekerja migran di negara penempatan seperti Korea yang masih perlu diperkuat.
"Walaupun pemerintah di sana sudah memiliki regulasi, namun masih kurang terproteksi dalam penempatan kerja di luar negeri, sehingga ke depannya mereka tetap perlu arahan kerja," katanya.
KP2MI menawarkan kerja sama berupa pembentukan Migrant Center dan penyebarluasan informasi lowongan kerja luar negeri yang prosedural.
"Penting juga pertukaran data untuk pemetaan kebutuhan tenaga kerja kita, serta peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia kita lebih berkualitas," tegasnya.
Mukhtarudin menyebut integrasi pelatihan kerja dan sosialisasi migrasi aman diharapkan menekan angka pekerja nonprosedural.
"Harapannya, integrasi pelatihan kerja dan sosialisasi migrasi aman dapat menekan angka pekerja nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah," pungkasnya.
