VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang tak mampu menutup biaya pemberangkatan berisiko terjerat pinjaman ilegal berbunga tinggi. Pemerintah mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran sebagai alternatif pembiayaan yang lebih aman.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meminta penyaluran KUR dioptimalkan agar calon pekerja migran mencegah jeratan pinjaman ilegal sejak sebelum bekerja.
"Optimalisasi pembiayaan penting untuk mendukung Program SMK Go Global sekaligus mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) terjerat pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi yang dapat memberatkan mereka sejak sebelum bekerja," kata Mukhtarudin dalam rapat koordinasi di Kantor KP2MI, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Plafon KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia mencapai Rp443,5 miliar dengan dukungan 20 bank penyalur. Penyalurannya sudah 84,5 persen. Pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp1 triliun dari APBN untuk peningkatan kapasitas calon pekerja migran dalam Program SMK Go Global.
Menurut Mukhtarudin, dukungan pembiayaan tidak cukup berhenti di pelatihan. Biaya pemeriksaan kesehatan (medical check-up/MCU), tiket perjalanan, dan kebutuhan administrasi lain juga perlu diperhitungkan, dan komponennya berbeda di tiap negara tujuan.
"Ada negara yang biaya penempatannya ditanggung pemberi kerja, tetapi ada pula komponen biaya yang masih harus dipenuhi oleh calon pekerja migran," ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan KP2MI memperkuat koordinasi dengan perbankan untuk menyalurkan KUR tersebut. Rapat itu dihadiri perwakilan BPI Danantara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta bank penyalur, yakni BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank BTN.
Mukhtarudin mengapresiasi skema KUR BSI yang tidak menggunakan avalis. Ia berharap tak ada lagi kendala teknis penyaluran bagi peserta SMK Go Global, serta meminta disusun panduan resmi mekanisme penyaluran KUR agar pemahaman calon pekerja migran, lembaga penempatan, dan perbankan seragam.
Ia juga menyebut remitansi pekerja migran mencapai sekitar Rp253 triliun pada 2024 dan naik menjadi Rp288 triliun pada 2025.
Program SMK Go Global menargetkan 40.000 peserta pada Agustus hingga Desember 2026, terdiri atas 24.000 lulusan SMK/SMA dan 16.000 masyarakat umum. Program itu berjalan lewat 2.000 kelas, delapan sektor pekerjaan, di 23 wilayah BP3MI.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison mendorong bank penyalur memaksimalkan perannya. Ia membuka peluang sosialisasi lewat roadshow di negara penempatan yang sistem perbankannya baik. BPI Danantara menyatakan siap mendukung pembiayaan SMK Go Global lewat skema KUR.
Perwakilan OJK, Bayu dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah, menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pekerja migran.
"Penguatan literasi serta kapasitas pengelolaan keuangan bagi pekerja migran perlu dimaksimalkan agar mereka memahami penggunaan pembiayaan, kewajiban pembayaran, dan pengelolaan pendapatan selama bekerja di luar negeri," tandas Bayu.
