VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen perjuangan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, termasuk bagi pekerja migran dan keluarganya.
Christina menyampaikan tanggapan tersebut usai mendengarkan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026). Ia menegaskan Presiden dalam pidatonya menekankan pentingnya memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap warga negara.
"APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik," kata Christina.
Politisi Partai Golkar ini menilai ukuran keberhasilan APBN bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, prinsip tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan pelindungan pekerja migran Indonesia, sebab pekerja migran beserta keluarganya merupakan bagian dari masyarakat yang berhak mendapat manfaat nyata dari pembangunan dan kehadiran negara.
"Bagi pekerja migran, kehadiran negara harus dirasakan sejak sebelum bekerja ke luar negeri, selama menjalankan pekerjaannya, hingga kembali ke Tanah Air," ungkap Christina.
Ia menambahkan, pelindungan terhadap pekerja migran semestinya tidak hanya hadir ketika muncul persoalan, melainkan menjadi rangkaian layanan dan kebijakan yang memastikan mereka bisa bekerja secara aman, produktif, dan bermartabat sepanjang masa kerjanya.
Christina turut menyoroti arahan Presiden Prabowo yang meminta belanja negara di APBN 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi penggerak aktivitas ekonomi, bukan sekadar memperkuat pelayanan publik semata. Ia menilai belanja negara juga harus mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan kesempatan ekonomi, dan memperkuat daya saing masyarakat secara bersamaan.
Ia menegaskan keberpihakan kepada rakyat harus diterjemahkan melalui belanja negara yang tepat sasaran, sekaligus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara ke depannya.
Dalam arah kebijakan RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit APBN berada di kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus menegaskan komitmen untuk terus menekan dan memperkecil defisit tersebut.
"Menjaga defisit dan kesehatan fiskal merupakan bagian dari upaya memastikan pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk terus membiayai program-program prioritas," imbuh Wamen Christina.
