VOICEINDONESIA.CO, Garut – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dipangkas sebesar 15 persen selama tiga bulan pada 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memenuhi tambahan anggaran Rp5 miliar bagi pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Garut.
Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menilai pemangkasan TPP merupakan langkah penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah sekaligus bentuk prioritas anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
Menurut Yudha, pemberian TPP kepada ASN pemerintah daerah tidak bersifat mutlak. Besarannya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS daerah memang bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah," ujar Yudha, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan pengurangan TPP bukan kali pertama dilakukan Pemkab Garut. Pada 2022, pemerintah daerah juga pernah mengambil langkah serupa untuk menyesuaikan belanja pegawai dengan kondisi fiskal.
Tekanan terhadap keuangan daerah pada 2026 semakin besar menyusul berkurangnya sejumlah komponen transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Yudha mengungkapkan, pemangkasan TPP sebesar 15 persen selama tiga bulan berkaitan dengan hasil evaluasi gubernur yang meminta Pemkab Garut menambah anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan.
"TPP selama tiga bulan di tahun 2026 ini dikurangi 15 persen guna memenuhi evaluasi gubernur yang meminta ada penambahan Rp5 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Garut," jelasnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, perlu menjadi perhatian karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, penyesuaian belanja daerah dinilai perlu dilakukan agar kebutuhan pembangunan tetap terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
Selain itu, Yudha menyebut realisasi anggaran TPP selama ini tidak selalu terserap sepenuhnya. Pencairan tunjangan tersebut bergantung pada sejumlah indikator, termasuk capaian kinerja dan tingkat kehadiran ASN.
Dengan jumlah ASN yang mencapai puluhan ribu orang, besaran TPP yang diterima setiap pegawai juga berbeda. Sebagian ASN bahkan menerima kurang dari 90 persen dari nilai TPP berdasarkan penilaian kinerja dan presensi melalui aplikasi pemerintah daerah.
Menurutnya, anggaran TPP yang tidak terserap dapat menjadi salah satu ruang efisiensi untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
"Selaku wakil rakyat, saya sangat mengapresiasi bentuk solidaritas ASN di Garut terhadap pembangunan di wilayah kerjanya," ungkapnya.
Meski demikian, Yudha mengingatkan agar pemangkasan TPP tidak serta-merta menjadi kebijakan permanen. Pemerintah daerah tetap memiliki peluang meningkatkan kembali tunjangan tersebut apabila kondisi keuangan membaik.
Ia mendorong Pemkab Garut mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.
"Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, TPP PNS bisa saja disesuaikan naik. Sebaliknya, jika keuangan daerah sedang mengalami kontraksi atau defisit, pemerintah daerah berhak menurunkan besaran TPP untuk menjaga stabilitas fiskal," tegasnya.
Yudha berharap penyesuaian anggaran tersebut dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ASN dan kebutuhan pembangunan. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif serta optimalisasi PAD, pembangunan infrastruktur di Garut diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak dan kesejahteraan aparatur. (Wil)
