VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut dugaan pengoplosan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp3,3 miliar.
Kerugian tersebut dihitung dari subsidi pemerintah yang diduga tidak tersalurkan kepada masyarakat sasaran.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan, beras SPHP diduga dibongkar dan dikemas ulang untuk kemudian dijual di pasar sebagai beras premium.
"Ini sudah tidak sehat (beras SPHP) dibongkar, dijual ke pasar (sebagai) premium karena berasnya ini bagus. Beras produksi kita bagus, ini beras lokal, bukan diimpor. Ini diolah kemudian diproses ulang. Dikemas ulang," kata Amran di Jakarta, Sabtu (31/10).
Berdasarkan perhitungan Bapanas, potensi kerugian negara dari praktik tersebut mengacu pada besaran subsidi harga beras SPHP, yakni sekitar Rp5.510 per kilogram (kg).
Angka itu merujuk pada surat penugasan tambahan kedua program SPHP beras dari Bapanas kepada Perum Bulog yang diterbitkan pada pertengahan Oktober 2026. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp694,3 miliar untuk alokasi tambahan 125,8 ribu ton beras SPHP.
Jika subsidi sebesar Rp5.510 per kg dikalikan dengan volume 600 ton, nilai subsidi yang berpotensi tidak tersalurkan kepada masyarakat mencapai sekitar Rp3,3 miliar.
"Ini memang kejam. Bayangkan, (beras SPHP) ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi pemerintah. Nah ini pengkhianatan, mengkhianati petani 115 juta orang dan juga merugikan konsumen," tegas Amran yang juga Menteri Pertanian.
"Jadi, produsen konsumen berdua dikhianati dan ini disubsidi pemerintah. Kalau ada hukuman terberat, patut kita hukum," tambah Amran.
Amran menjelaskan, pemerintah juga memberikan subsidi di sektor hulu untuk mendukung produksi beras nasional. Subsidi tersebut antara lain mencakup pupuk, traktor, dan alat mesin pertanian.
"Ini dua subsidi. Subsidi di hulu yaitu Rp160 triliun tahun 2026. Tahun 2025 Rp144 triliun. (Lalu) subsidi di hilir, beras SPHP seharusnya dijual Rp12.500 per kg, tapi dijual Rp17.000 per kg. Ini untuk orang sulit. Ini beras subsidi, tapi masih ada oknum yang bermain-main," tutur Amran.
Pemerintah menyalurkan beras SPHP sebagai bentuk intervensi pasar agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Harga Eceran Tertinggi (HET) beras program tersebut ditetapkan sebesar Rp12.500 per kg di tingkat konsumen.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan subsidi harga melalui Bapanas kepada Perum Bulog selaku operator program untuk mendukung distribusi beras SPHP. (af)
