VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Salah satu pejabat eselon Kementerian Pertanian (Kementan) yang dicopot ternyata memiliki nilai deposit judi daring hampir mencapai Rp200 juta. Temuan tersebut yang mendasari Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mencopot 27 pejabatnya sepanjang Agustus 2026 akibat dugaan penyimpangan anggaran hingga keterlibatan judi daring.
Amran menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upayanya membina jajaran demi memperkuat integritas birokrasi.
"Saya sebagai bapaknya mereka, saya harus bina ke jalan yang baik. Bina mereka supaya dia menjadi manusia yang baik, pelayan yang baik, pegawai teladan, ASN teladan. Jadi saya wajib membinanya," kata Amran di Jakarta dilansir Selasa (1/9/2026).
Dari total 27 pejabat tersebut, Amran mencopot permanen 13 pejabat eselon yang terbukti terlibat aktivitas judi daring setelah melalui proses verifikasi dan penelusuran laporan yang diterima. Keputusan pencopotan tersebut dilakukan pada Senin (31/8/2026) setelah seluruh data pendukung dinyatakan lengkap, meski Amran tidak merinci jenjang eselon yang ditempati ke-13 pejabat tersebut.
Ia menegaskan keterlibatan aparatur sipil negara dalam judi daring tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan nilai kedisiplinan, tanggung jawab pelayanan publik, serta keteladanan sebagai pegawai pemerintah.
Amran mengungkap sebagian pejabat yang dicopot sebenarnya sudah pernah mendapat pembinaan dan peringatan, namun pelanggaran kembali terulang sehingga pencopotan permanen menjadi langkah terakhir yang harus diambil.
Ia menegaskan pencopotan tersebut tidak akan memengaruhi kinerja Kementerian Pertanian secara keseluruhan, mengingat jumlah pegawai kementerian mencapai sekitar 52 ribu orang.
Sementara itu, 14 pejabat lainnya dicopot karena dugaan penyimpangan penggunaan uang bernilai miliaran rupiah, dengan pencopotan dilakukan pada Selasa (18/8/2026). Amran menjelaskan pencopotan tersebut mencakup pejabat eselon I, eselon II, hingga eselon III yang dinonaktifkan sementara, sementara proses pemeriksaan kini dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memastikan fakta pelanggaran.
Ia menegaskan langkah pencopotan tersebut bukan merupakan hukuman akhir, melainkan upaya memastikan seluruh proses pemeriksaan berlangsung adil dan transparan berdasarkan bukti serta aturan yang berlaku.
Amran menambahkan apabila pemeriksaan menemukan adanya kerugian negara, kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pejabat yang terbukti tidak melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke posisinya dan tetap diberikan kesempatan pengembangan karier berdasarkan kinerja.
Ia memastikan langkah bersih-bersih birokrasi akan terus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran baru, karena pemerintah ingin membangun Kementerian Pertanian yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
