VOICEINDONESIA.CO, Banyumas – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengajak pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) bersama pemerintah daerah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026), Gus Ipul mengatakan pembenahan data menjadi langkah awal untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.
"Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data," katanya di hadapan perwakilan RT/RW, agen Perlindungan Sosial, perangkat desa, pilar-pilar sosial, dan peserta lainnya.
Menurut Gus Ipul, berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial, sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai tidak tepat sasaran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan pengintegrasian berbagai data sosial ekonomi ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengelolaan data tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal mulai dari RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan hingga BPS, serta jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
Masyarakat juga dapat menyampaikan usulan dan sanggahan melalui pusat layanan telepon 021-171 dan WhatsApp 08877-171-171.
Hasil pemutakhiran data kemudian dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi.
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling rendah.
Mensos juga memperkenalkan sistem Perlindungan Sosial Digital yang mengintegrasikan data penerima bantuan dengan berbagai basis data pemerintah, termasuk data kependudukan, pertanahan, listrik, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sistem tersebut dilengkapi verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Gus Ipul mencontohkan uji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 yang menunjukkan sekitar 80 persen warga telah masuk dalam sistem tersebut. Pemerintah juga mengembangkan agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.
"Kita perlu banyak agen-agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat terdekat. Namanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Yang terdekat jangan sampai terlewat," kata Mensos.
Gus Ipul mengatakan penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut dia, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Banyumas pada tahun ajaran 2026/2027 tercatat sebanyak 323 orang, terdiri atas 187 siswa tingkat SMP dan 134 siswa tingkat SMA.
Sadewo juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Banyumas yang dimulai sejak awal 2026. Hasil evaluasi program tersebut menemukan warga yang secara ekonomi dinilai mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, dia berharap koordinasi dengan Kementerian Sosial dapat memperbaiki akurasi data sehingga program pendidikan dan perlindungan sosial di Banyumas semakin tepat sasaran. (af)
