VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah tegas persepsi publik di media sosial yang menganggap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap habis anggaran negara hingga menghentikan program prioritas pemerintah lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat menggelar konferensi pers di Jakarta pada Jumat (31/7/2026).
Pihaknya menegaskan bahwa alokasi anggaran APBN telah dirancang secara proposional sehingga berbagai sektor pembangunan dasar tetap berjalan beriringan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat lainnya.
"Saya gemas juga melihat komentar di media sosial seolah-olah MBG ini menghabiskan anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang. Padahal, program-program lain tetap dikerjakan," ujar Sudaryono.
Sudaryono membeberkan bukti konkret melalui sektor pertanian, di mana persoalan pupuk subsidi dan jaringan irigasi tetap mendapatkan penanganan serius dari pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa sebelum maupun sesudah program MBG bergulir, pemerintah terus mengupayakan pemenuhan kuota pupuk dengan skema harga yang terjangkau bagi para petani, sekaligus merevitalisasi infrastruktur irigasi pertanian yang mengalami kerusakan.
"Sudah ada anggaran yang dipakai untuk MBG, kemudian pupuk dicukupi, harganya didiskon. Dulu tidak ada MBG, banyak jaringan irigasi yang rusak. Sekarang ada MBG, tetap ada revitalisasi irigasi," kata Sudaryono merinci ketercukupan anggaran sektor pangan.
Di samping sektor pertanian, BGN juga menepis tudihan bahwa program pemenuhan gizi anak menjadi biang kerok minimnya dana perbaikan fasilitas pendidikan.
Sudaryono menegaskan bahwa kondisi kerusakan fisik bangunan sekolah merupakan masalah menahun yang sudah terjadi jauh sebelum program MBG diresmikan, dan pemerintah saat ini secara konsisten terus melakukan pembenahan fasilitas secara bertahap.
"Yang sekolah rusak itu dulu ke mana? Dulu tidak ada MBG, mestinya sekolah sudah bagus semua. Kan tidak. Sekarang ada MBG, sekolahnya juga diperbaiki pemerintah," ujarnya.
Ia meminta publik untuk lebih bijak memilah informasi dan tidak membenturkan program pemenuhan nutrisi nasional dengan pembangunan infrastruktur publik lainnya.
