VOICEINDONESIA.CO, Semarang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan perilaku korupsi bisa dideteksi sejak dini lewat sistem pengawasan berlapis yang dimulai dari level paling bawah organisasi, sebuah konsep yang dikenal dengan istilah "Four Lines of Defense".
Hal itu disampaikan Anggota III BPK, Akhsanul Khaq dalam seminar nasional bertema "Membangun Kepercayaan Publik melalui Transparansi Pemerintah dan Badan Usaha" di Unissula, Semarang, Sabtu (29/8/2026).
"Namanya konsep Four Lines of Defense. Ini bisa diterapkan di sektor privat maupun di sektor publik," ujar Akhsanul.
Akhsanul menjelaskan lini pertama dalam konsep tersebut adalah manajemen pelaksana yang memiliki bagian khusus mengurus operasional, misalnya pengadaan barang atau jasa. Lini kedua berada di tingkat kantor yang bersifat perencanaan dan manajemen risiko, seperti biro perencanaan maupun biro keuangan.
"Lini yang kedua adalah di bagian yang sifatnya adalah dari kantor. Termasuk juga 'risk management'. Yaitu ada biro, misalnya biro perencanaan, biro keuangan, dan sebagainya," terangnya.
Ia menegaskan biro-biro tersebut bertugas merencanakan dan menganggarkan program yang akan dilaksanakan, sehingga program yang tidak dianggarkan semestinya tidak diteruskan.
"Sehingga kalau memang enggak dianggarkan dan sebagainya ya berarti harusnya ini tidak diteruskan, tidak dilaksanakan. Nah, ini adalah lini kedua," ungkapnya.
Akhsanul menyebut lini ketiga diisi oleh audit internal seperti Satuan Pengawasan Internal (SPI), inspektorat, atau inspektorat jenderal, yang bertugas mengevaluasi prosedur yang telah dijalankan lini pertama guna mencegah terjadinya celah penyimpangan.
Ia menambahkan lini terakhir diisi BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan harapan idealnya tidak lagi menemukan penyimpangan karena persoalan sudah tuntas di lini sebelumnya.
"Jadi, intinya bahwa BPK ini sebenarnya lebih senang itu kalau misalnya kita enggak ada temuan. Temuannya sudah selesai di lingkup pertama, kedua, atau ketiga," pungkas Akhsanul.
Seminar tersebut diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Tengah bersama BPK RI dan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
Rektor Unissula Gunarto mengapresiasi perspektif yang disampaikan Akhsanul mengenai pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya soal angka, melainkan juga tanggung jawab dan kepercayaan rakyat.
"Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, akuntabilitas bukan sekadar laporan yang harus diselesaikan. Keduanya adalah fondasi moral dan institusional dalam menjaga amanah publik di hadapan rakyat dan Allah SWT," ujar Gunarto.
