VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Mendapatkan anggaran dana ratusan triliun untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) membuat Badan Gizi Nasional (BGN) sangat rentan terhadap praktek Korupsi. Untuk itu BGN punya cara yang diklaim jitu untuk bisa mencegah hal itu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan dana MBG tidak disimpan di rekening BGN, melainkan langsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Anggaran tidak masuk ke rekening BGN, tapi ditampung di KPPN. Saat penyaluran, digunakan sistem akun virtual (virtual account) yang diverifikasi dua pihak, yakni pegawai BGN dan mitra. Dana kemudian langsung mengalir ke virtual account milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelasnya.
Meski ada risiko penyalahgunaan dana, Dadan menilai potensi keracunan makanan jauh lebih berbahaya.
“Ada dua risiko besar dalam MBG, yaitu penyalahgunaan anggaran dan keracunan. Yang lebih saya khawatirkan justru risiko keracunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pagu anggaran bahan baku dan operasional ditetapkan berdasarkan prinsip at cost dengan mengacu pada harga pasar. Upaya mark up harga dari mitra dapat cepat terdeteksi dan harus segera dikembalikan.
“Pernah ditemukan kasus mitra menaikkan harga bahan baku. BPKP memeriksa harga pasar, dan selisih yang diklaim harus dikembalikan. Jadi semua tetap mengacu pada referensi harga pasar,” tegasnya.
Selain soal pengawasan anggaran, Dadan menyoroti dampak positif MBG bagi ekonomi masyarakat. Hingga pertengahan Agustus 2025, BGN mencatat 5.905 dapur MBG atau SPPG telah berdiri, melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
Pembangunan dapur dilakukan melalui kerja sama dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, tanpa membebani APBN 2025. Investasi swasta dan komunitas untuk infrastruktur dapur bahkan diperkirakan mencapai Rp12 triliun.
