VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan diusulkan sejumlah fraksi agar segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usulan itu muncul di tengah dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani aparat penegak hukum.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad menyebut usulan tersebut disampaikan secara informal sebelum DPR memasuki masa sidang. Pembahasan RUU itu belum dipastikan segera dimulai.
“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menegaskan DPR masih akan melihat perkembangan dinamika politik dan pembahasan di internal parlemen sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Belum dapat dipastikan apakah RUU itu menjadi prioritas legislasi masa sidang mendatang.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya.
Dasco juga mengungkapkan dugaan penyadapan ilegal turut disinggung dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama 10 mantan Kapolri. Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan strategis. Dasco tidak hadir, sehingga hanya menyampaikan informasi yang ia dengar.
