VOICE Indonesia
HOT
Hukum

Anggota DPR Usul Pansus "Ijazah Gate" Dalami Polemik Dokumen Pendidikan Gibran

S Nurafifa - VOICEIndonesia.coEditor: M. Rizki2 menit baca

Ringkasan Berita

AI
VOICE Indonesia di Google
Sebuah foto bergaya editorial jurnalistik dengan sudut pandang mata (eye-level) yang alami, menangkap suasana meja rapat kayu di dalam Gedung DPR RI tanpa kehadiran manusia (tanpa ada orang), yang dipenuhi dokumen penting dan alat persidangan.
Ilustrasi tumpukan berkas pemeriksaan dokumen administrasi, termasuk ijazah tingkat SMA, berdampingan dengan palu sidang.(Foto: Voiceindonesia.co/Ilustrasi)

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diusulkan untuk mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pansus itu dinilai perlu agar pemenuhan syarat pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan berlangsung objektif, transparan, dan akuntabel.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik Hananto mendorong DPR mempertimbangkan usulan tersebut. Polemik ini berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam administrasi pencalonan wakil presiden dan bersinggungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus 'Ijazah Gate' sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik," ujar Rofik dalam keterangannya dilansir Selasa (10/11/2026).

Rofik menyebut putusan MK tertanggal 06/10/2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan pendidikan setara SMA. Permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Berdasarkan hal itu, ia menilai DPR perlu mendalami aspek administratif dan proses verifikasi dokumen pencalonan secara objektif dan terbuka. Pansus, menurut Rofik, tidak dimaksudkan mengintervensi putusan MK.

"Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden," jelasnya.

Rofik juga mengingatkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) harus berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkasnya.

Pilihan Redaksi

Targetkan 500 Ribu PMI Terampil, KP2MI Gandeng KAHMI Perluas Peluang Kerja GlobalPekerja Migran Indonesia

Targetkan 500 Ribu PMI Terampil, KP2MI Gandeng KAHMI Perluas Peluang Kerja Global

S Nurafifa· 09 November 2026
#Ijazah#DPR RI#Kasus ijazah#Pansus#Rofik Hananto
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga

Komentar (0)

Login dulu untuk meninggalkan komentar.