Revisi UU Pilkada Batal Dibahas Tahun Ini

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - DPR RI bersama Pemerintah sepakat tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada tahun ini, menepis isu yang beredar di masyarakat. Kesepakatan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara di kompleks parlemen, Jakarta pada Senin (19/1/2026). Keputusan diambil karena RUU tentang Pilkada tidak masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Pernyataan tegas ini menjawab berbagai pemberitaan yang beredar di masyarakat terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, berbagai partai politik pendukung pemerintah menyatakan mendukung agar Pilkada dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun sejumlah partai politik lainnya menolak dengan alasan Pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung. "Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada," kata Dasco. Dasco menepis isu yang beredar terkait rencana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD. Menurutnya, wacana tersebut belum terpikirkan oleh DPR RI dan tidak akan dibahas tahun ini. DPR RI saat ini akan mengalihkan fokus untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Para partai politik akan membuat sistem dan rekayasa konstitusi yang disiapkan untuk pembahasan revisi UU Pemilu, bukan UU Pilkada. "Sehingga kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat," ujarnya. Baca Juga : Ratusan Jagal dan Pedagang Daging Demo DPRD Surabaya Wakil Ketua DPR RI ini meminta Komisi II DPR RI sebagai komisi teknis urusan politik dalam negeri menyampaikan kesepakatan tersebut kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menghindari simpang siur informasi yang terus beredar. Kesepakatan DPR dan Pemerintah ini memberikan kepastian bahwa sistem pemilihan kepala daerah langsung akan tetap berlanjut sesuai UU yang berlaku saat ini. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang beredar terkait perubahan mekanisme Pilkada menjadi dipilih lewat DPRD. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : PR Sistemik: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Harus Direformasi Total