VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, penguatan program pelatihan, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha.
Upaya ini dinilai menjadi kunci utama agar kelompok penyandang disabilitas memiliki daya saing yang memadai untuk memenuhi kebutuhan riil pasar kerja.
“Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalan terkait penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/8/2026).
Sebagai langkah konkret, Menaker meminta seluruh balai di lingkungan Kemnaker baik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) agar semakin proaktif menghadirkan program yang berdampak nyata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di sektor ketenagakerjaan.
Ia mencontohkan langkah pemberdayaan di BPKK Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana sebanyak 40 penyandang disabilitas saat ini tengah mengikuti proses pengenalan dan pelatihan untuk dipersiapkan memasuki sektor industri ringan.
Tidak hanya berhenti pada pelatihan, BPKK Kendari juga menjadwalkan kegiatan strategis di Makassar yang mempertemukan sekitar 50 perusahaan berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas demi memperluas peluang penempatan kerja.
“Kami terus mendorong balai-balai, baik BPVP maupun BPKK di seluruh Indonesia agar lebih proaktif dalam memberikan kontribusi nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja,” kata Yassierli.
Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa BPKK Kendari memegang peran strategis dengan wilayah kerja yang luas. Ke depan, balai-balai tersebut diharapkan tidak sekadar berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan teknis, melainkan bertindak sebagai motor penggerak kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif.
“Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga motor penggerak kolaborasi untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai tugas dan fungsi yang maksimal,” pungkasnya.
