VOICE Indonesia
HOT
Ketenagakerjaan

60 Persen dari 155 Juta Angkatan Kerja Masih Bekerja di Sektor Informal

S Nurafifa - VOICEIndonesia.coEditor: Redaksi2 menit baca

Ringkasan Berita

AI
VOICE Indonesia di Google
menteri-ketenagakerjaan-yassierli-saat-hadir-di-acara-penand-w3el
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli(Foto: Voiceindonesia.co/kemnaker RI)

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Sekitar 60 persen dari 155 juta angkatan kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Pemerintah menjawab tantangan itu dengan program pekerjaan layak nasional yang memasuki periode keempat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut skala tantangan ketenagakerjaan Indonesia sangat besar. Ia menyampaikannya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

"Arah kebijakan ketenagakerjaan nasional tak cukup hanya berorientasi pada banyaknya lapangan kerja. Kita membutuhkan pekerjaan yang produktif, formal, terlindungi, dan berpenghasilan layak," tegasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menandatangani Deklarasi Bersama Indonesia Decent Work Country Programme (DWCP) 2026–2030 pada Rabu (28/10/2026).

Yassierli menegaskan DWCP merupakan komitmen bersama yang dimiliki secara nasional, bukan sekadar program milik ILO. Ia menyebut Indonesia sedang bertransformasi di tengah digitalisasi, kecerdasan artifisial (AI), transisi hijau, perubahan demografi, dan dinamika ekonomi global.

Pada saat yang sama, tingginya informalitas, ketidaksesuaian keterampilan, ketimpangan akses kerja, dan kesenjangan pelindungan sosial belum terselesaikan.

DWCP 2026–2030 memuat tiga agenda utama:

  1. penguatan dialog sosial yang transformatif dan terlembaga;

  2. penciptaan kesempatan kerja dan kewirausahaan yang produktif serta inklusif;

  3. penguatan pelindungan sosial yang universal dan adaptif.

Yassierli menekankan penandatanganan itu menjadi awal kerja lima tahun ke depan. Kemnaker berkomitmen bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, Apindo, serikat pekerja, dan ILO agar program ini berdampak nyata.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menyatakan digitalisasi, AI, dan transisi hijau membuka peluang besar bagi produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Ia mengingatkan indikator keberhasilan utamanya adalah inklusivitas.

“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi pekerjaan yang lebih baik dan lebih inklusif," kata Simrin Singh.

Pilihan Redaksi

DPR Desak Pemerintah Lindungi Hak PMI yang Terancam Dideportasi MalaysiaPekerja Migran Indonesia

DPR Desak Pemerintah Lindungi Hak PMI yang Terancam Dideportasi Malaysia

S Nurafifa· 28 October 2026
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga

Komentar (0)

Login dulu untuk meninggalkan komentar.