BLK Harus Inklusif Demi Pemerataan Akses Kerja

VOICEINDONSIA.CO, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) harus bersifat inklusif guna memperluas kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan yang layak.

“Kita harus membuka peluang yang sama bagi semua. Setiap warga negara berhak bekerja dan hidup sejahtera,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Ia menekankan bahwa pengembangan BLK harus selaras dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan, seperti teknologi informasi, digital marketing, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Pelatihan vokasi dinilainya menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah menjadikan revitalisasi BLK sebagai bagian dari strategi nasional dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung itu menyatakan bahwa BLK perlu merancang kelas-kelas pelatihan khusus serta menjalin komunikasi dengan pihak yang memiliki akses penempatan tenaga kerja sesuai keahlian.

“BLK tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bekerja di luar negeri,” kata Yassierli.

Di sisi lain, ia menilai langkah revitalisasi serta pemindahan BLK ke pusat kabupaten akan memperluas jangkauan layanan pelatihan, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan biaya transportasi.

Dengan akses yang lebih baik, BLK diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Menaker juga menilai daerah memiliki potensi besar sebagai sumber tenaga kerja unggul, namun memerlukan dukungan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

“Karena itu, pengembangan BLK tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga pembaruan tata kelola dan program pelatihan agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja,” katanya. (af/ri)