VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kepastian status dan kesetaraan karier bagi dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rencana tersebut dibahas dalam audiensi antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
“Kami setuju perlu penataan ulang penempatan dosen, dengan formasi yang disesuaikan pada kebutuhan riil. Ini inisiatif strategis yang kami dukung penuh,” ujar Menteri Brian dalam keterangan resminya, Rabu (2/7/2025).
Menurut Brian, berbagai kendala administratif selama ini menjadi penghambat utama pengembangan karier dosen PPPK.
Salah satunya adalah kesulitan dalam proses verifikasi kualifikasi akademik karena perbedaan nomenklatur program studi dengan sistem formasi nasional.
Ia juga menyebutkan bahwa lebih dari 7.000 data gelar akademik dosen belum tercantum secara resmi, dan pihaknya menargetkan percepatan penyelesaian data tersebut.
Masalah lain yang dibahas adalah status dosen PPPK yang merangkap jabatan nonstruktural, namun kehilangan status fungsional karena regulasi belum mengakomodasi tugas tambahan tersebut.
Sebagai solusi, Kemdiktisaintek dan BKN sepakat membentuk tim teknis lintas lembaga untuk merumuskan langkah konkret.
Tim ini akan bekerja mulai dari merevisi regulasi, menyinkronkan data, hingga merancang sistem rekrutmen yang transparan dan adil.
Menteri Brian berharap sinergi ini dapat menghasilkan kebijakan kepegawaian yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional.
