VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong penyelenggara Pemilu mengadopsi teknologi dalam penghitungan dan pemungutan suara untuk meminimalisir biaya politik yang mahal. Dia menilai inovasi teknologi dapat menjadi solusi praktis mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan pemilu.
Bima menyampaikan gagasan ini dalam diskusi daring Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025). Wamendagri menekankan perlunya pemikiran bersama untuk menciptakan sistem pemilu yang mengarah pada penguatan kelembagaan partai politik.
"Mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana sistem pemilu yang terus mengarah pada pemuatan perlembagaan partai politik," katanya.
Baca Juga: Bima Arya Sebut Partai Politik Jadi Penyebab Pilkada Harus Digelar Secara Langsung
Mantan Wali Kota Bogor ini mengakui bahwa tidak ada sistem politik yang sempurna, bahkan negara-negara dengan demokrasi mapan seperti di Eropa masih terus mengalami dinamika politik. Namun dia menekankan pentingnya partai politik dan pemilih memperkuat integrasi bangsa.
"Partai politik atau pemilih itu harus memperkuat integrasi bangsa, nggak boleh memecah belah gitu," katanya.
Baca Juga: Wamendagri: Perlu Sistem Pengawasan Dalam Kebijakan WFA untuk ASN
Bima Arya mengingatkan bahwa reformasi sistem pemilu harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Adopsi teknologi menurutnya dapat mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi proses demokrasi.
Wamendagri menegaskan bahwa solusi terhadap mahalnya biaya politik bukan dengan mengembalikan pilkada ke DPRD, melainkan dengan memperbaiki sistem secara menyeluruh. Dia berharap diskusi konstruktif terus berlanjut untuk menemukan formula terbaik bagi demokrasi Indonesia.
