VOICEINDONESIA.CO, Gubernur Bi – Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya integritas, rekam jejak, kapabilitas, serta kemampuan menjaga independensi dalam memilih calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menggantikan Perry Warjiyo.
Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung mengatakan Gubernur BI mendatang harus mampu menjalankan kebijakan moneter secara efektif sekaligus mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada publik dan pasar.
Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
“Gubernur BI harus mampu mengomunikasikan kebijakannya dengan baik di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sehingga kebijakannya memperoleh respons pasar yang positif,” ujar Martin di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Martin, pasar membutuhkan sinyal kebijakan yang jelas dan tepat ketika menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Karena itu, komunikasi publik menjadi bagian penting dari pelaksanaan kebijakan bank sentral.
Ia juga mengingatkan Gubernur BI yang baru agar menjalankan amanat peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Terkait nama-nama yang disebut berpotensi menjadi calon Gubernur BI, Martin memilih tidak berspekulasi. Salah satu nama yang sebelumnya ramai disebut adalah Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.
Martin juga menyoroti pentingnya menjaga independensi BI dalam koordinasi kebijakan ekonomi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menurutnya, Gubernur BI harus mampu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi bank sentral.
“Serta mampu berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam KSSK tanpa mengaburkan batas independensi BI,” tegasnya.
Ia menilai koordinasi kebijakan moneter dan fiskal tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, koordinasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati batas independensi Bank Indonesia.
Sementara itu, pemerintah hingga Jumat (7/8/2026) belum menyampaikan nama definitif calon Gubernur BI kepada DPR RI. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan calon Gubernur BI masih dalam proses internal pemerintah. (af)
