VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dalam melakukan evaluasi total di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk keputusan merombak pucuk pimpinan lembaga tersebut.
Ia menilai langkah Presiden menunjuk Naniek S. Deyang untuk menggantikan Dadan Hindayana sebagai keputusan tepat demi membenahi karut-marut tata kelola serta memperkuat ego sektoral koordinasi lintas kementerian dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak Pemerintah memang harus dibenahi,” ujar Dasco di Jakarta, dikutip dari laman DPR Rabu (3/6/2026).
Dasco menegaskan, parlemen sangat menghormati perombakan ini sebagai bagian dari hak prerogatif seorang Presiden.
Kendati demikian, politisi Fraksi Partai Gerindra ini tidak menampik bahwa DPR memang melihat adanya urgensi besar untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program MBG agar eksekusinya di lapangan tidak lagi memicu polemik masif.
“Tetapi apapun itu kita apresiasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini,” tambah Dasco.
Mengenai rekam jejak Naniek S. Deyang yang kini naik takhta menjadi Kepala BGN baru, Dasco menilai figur tersebut memiliki jam terbang lapangan yang solid selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Berdasarkan catatan berkala Komisi IX DPR RI, Naniek dinilai vokal dan responsif dalam memimpin monitoring langsung di lapangan, termasuk berani mengambil tindakan tegas menyegel dapur-dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kedapatan melanggar standar kebersihan.
“Kalau kemudian kita lihat selama ini Bu Naniek adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Naniek ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” jelas Dasco memberikan pembelaan atas keputusan Presiden.
Berangkat dari modal catatan rapor kerja tersebut, pergantian nakhoda BGN ini dianggap rasional untuk memulihkan kepercayaan publik.
Anggota legislatif dari daerah pemilihan terkait meyakini penunjukan ini merupakan jalan keluar taktis yang diambil oleh Kepala Negara.
“Sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak Pemerintah dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat,” katanya.
Guna menyelaraskan langkah ke depan, Komisi IX DPR RI dijadwalkan bakal segera memanggil pimpinan baru BGN ke Senayan dalam waktu dekat.
Rapat dengar pendapat tersebut sengaja digelar untuk membedah cetak biru (planning) pembenahan sistemik, regulasi pengadaan barang, serta perbaikan sistem pengawasan internal BGN agar terbebas dari penyimpangan hukum.
“Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dasco mengakui selama ini DPR aktif menyuplai daftar rekomendasi dan rapor merah performa instansi gizi tersebut.
Namun, seluruh kritik dan masukan strategis dari Komisi IX sengaja disalurkan secara senyap dan tertulis melalui jalur diplomasi ke Menteri Sekretaris Negara guna menjaga stabilitas jalannya program nasional.
“Masukan-masukan dari Komisi IX itu diberikan secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” tuturnya.
Menepis keraguan publik mengenai potensi konflik kepentingan terselubung lantaran suksesor baru masih berasal dari lingkaran manajemen yang sama, Dasco memilih bersikap objektif.
Ia menegaskan DPR akan memasang pengawasan berlapis dan menyerahkan penilaian performa akhir kepada masyarakat luas.
“Saya pikir Pemerintah mungkin mempunyai pertimbangan sendiri dan silakan nanti kemudian pimpinan yang baru juga kemudian dinilai oleh masyarakat penuh manfaat, dan tentunya dari DPR juga akan memantau,” kata Dasco. (af)
