VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pergantian Sekretaris Jenderal PBB yang akan berlangsung awal 2027 menjadi momentum yang tidak ingin dilewatkan Indonesia begitu saja. Jakarta aktif menggalang dukungan negara-negara sepemikiran untuk menyampaikan pesan bersama kepada pemimpin baru PBB agar segera mereformasi organisasi yang sudah berusia 80 tahun itu.
Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menegaskan inti pesan yang ingin disampaikan Indonesia kepada Sekjen PBB baru menyentuh persoalan mendasar yang selama ini menghantui organisasi tersebut.
"Yang ingin disampaikan adalah kami ingin melihat kesenjangan antara komitmen PBB dengan kapasitas yang dimilikinya semakin tipis," ucap Nabyl usai taklimat media di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan Indonesia tidak memiliki preferensi terhadap kandidat tertentu maupun asal negaranya. Yang terpenting bagi Indonesia adalah calon terpilih mampu membuktikan visinya untuk membawa PBB menjadi organisasi yang lebih kredibel, efektif, dan efisien menghadapi tantangan global masa kini.
"Yang terpenting adalah mereka bisa membuktikan diri atas bagaimana visi yang mereka miliki untuk PBB," ujar Yvonne.
Proses pemilihan Sekjen PBB baru untuk menggantikan Antonio Guterres sudah dimulai, dengan jabatan lima tahun yang akan dimulai 1 Januari 2027. Sesuai Pasal 97 Piagam PBB, sekjen diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Sejumlah nama kandidat yang mengemuka antara lain mantan Presiden Chile Michelle Bachelet, mantan Wakil Presiden Kosta Rika Rebeca Grynspan, dan diplomat Argentina sekaligus Dirjen IAEA Rafael Grossi.
Indonesia menegaskan akan terus mendorong agar pesan bersama tersebut sampai kepada Sekjen PBB terpilih dan diimplementasikan sepanjang masa jabatannya, siapapun yang akhirnya terpilih nanti.
