VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Dua Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan meminta pembatalan perombakan ratusan pejabat yang dilakukan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, setelah ditemukan sejumlah nama "ajaib" yang lolos tanpa melalui proses assessment talent management.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap temuan itu saat ditemui usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).
"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo.
Bimo mengaku bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama telah meminta agar perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan.
"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegas Bimo.
Perombakan ratusan pejabat Kemenkeu itu dilakukan Purbaya pada Kamis, 10 September 2026, dengan mayoritas menyasar Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon.
Bimo menyatakan pejabat yang terindikasi melompati proses assessment akan langsung dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula, sementara nama lain tetap berlaku.
"Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap," terangnya.
Bimo membenarkan permintaan pembatalan ini berkaitan dengan sikap Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menyatakan akan meninjau lebih dahulu keputusan era Purbaya tersebut.
"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," terang Bimo.
Sebelumnya, Suahasil menyampaikan akan melihat dahulu Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi landasan perombakan tersebut, saat ditemui usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
"Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ," beber Suahasil.
