VOICEINDONESIA.CO, Jakarta –
17 September 2026 — Ratusan warga dari berbagai wilayah mendatangi kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). Mereka memprotes penetapan desil dalam data sosial ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi kehidupan sebenarnya.
Warga datang membawa sejumlah poster tuntutan dan menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Koordinator aksi dari Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan, Dea Melrisa, mengatakan pihaknya membawa sekitar 2.500 data warga yang dinilai bermasalah dalam penetapan desil.
Menurut Dea, sejumlah warga yang secara kondisi ekonomi tergolong miskin dan rentan justru tercatat dalam desil tinggi, yakni desil 6 hingga desil 10.
"Jadi dari data yang kita buka itu ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Banyak yang sudah menjelaskan, bahkan ada yang tidak terdata di DTSEN," kata Dea.
Dia menyebut jumlah aduan terkait persoalan data tersebut masih terus bertambah setiap hari.
Keluhan serupa disampaikan Sri Ningsih, warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sri mengaku bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) anaknya tiba-tiba terputus setelah adanya pemutakhiran data berdasarkan desil.
Sri mengaku mendapat informasi bahwa keluarganya tercatat memiliki aset senilai Rp1 miliar. Namun, dia membantah memiliki aset tersebut.
"Kalau saya punya aset segitu, ngapain saya sekolah gratis di negeri," ujar Sri.
Sri mengatakan suaminya hanya bekerja sebagai pengemudi ojek online, sementara dirinya merupakan ibu rumah tangga. Dia berharap pemerintah melakukan verifikasi ulang agar kondisi warga di lapangan benar-benar menjadi pertimbangan.
Keluhan juga datang dari Lusi, warga yang tinggal di kawasan kolong tol Taman Hutan Kota Penjaringan. Dia mempersoalkan anaknya yang tercatat dalam desil 7 sehingga tidak mendapatkan bantuan sosial.
Lusi sendiri tercatat dalam desil 1 dan mengaku hanya menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara bantuan sosial beras yang menurut catatan sistem diterimanya, justru tidak pernah dia terima.
Warga berharap pemerintah memperbaiki data sosial ekonomi agar bantuan maupun program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (rnm)
