VOICEINDONESIA.CO, Jakarta –
17 Sepetembwr 2026 — Persoalan penetapan desil menjadi sorotan ratusan warga yang mendatangi kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Dalam aksi tersebut, warga menyerahkan sekitar 2.500 data yang mereka nilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Koordinator Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan, Dea Melrisa, mengatakan data tersebut berasal dari aduan masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian status ekonomi dalam sistem.
Menurut Dea, persoalan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan warga yang masuk dalam desil tinggi, tetapi juga warga yang tidak tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Ini kita klasifikasikan ada keluarga miskin dan rentan, tapi desilnya tinggi 6 sampai 10. Ini jadi pertanyaan. Banyak korbannya di sini," kata Dea.
Dia mengatakan jumlah 2.500 data tersebut bukan angka final. Aduan masyarakat masih bertambah setiap hari.
Warga menilai ketidaksesuaian data tersebut berdampak langsung terhadap akses mereka terhadap sejumlah program bantuan sosial dan program pendidikan.
Salah satunya dialami Sri Ningsih, warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bantuan KJP anaknya terhenti setelah keluarganya disebut memiliki aset senilai Rp1 miliar.
Sri membantah informasi tersebut dan meminta pemerintah melakukan pengecekan ulang berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Persoalan lain disampaikan Lusi, warga kawasan kolong tol Taman Hutan Kota Penjaringan. Meski dirinya tercatat dalam desil 1, dia mengaku hanya menerima PKH dan tidak mendapatkan bantuan beras yang tercatat dalam sistem sebagai bantuan yang diterimanya.
Warga berharap pemerintah membuka ruang koreksi data dan melakukan verifikasi langsung terhadap laporan masyarakat. (rnm)
