VOICEINDONESIA.CO, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa tradisi berutang untuk membiayai hajatan dan pernikahan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong warga nekat berangkat ke luar negeri secara ilegal, sehingga sangat rentan terjebak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP LPM RI Periode 2025-2030 dan LPM Award 2026 di Gedung Asia Afrika, Bandung, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, beban utang berbunga tinggi dari lembaga keuangan informal membuat warga terpaksa mencari jalan pintas tanpa prosedur resmi.
"Tradisinya apa? Di antaranya adalah tradisi selamatan dan hajatan. Uang tidak punya, anaknya harus menikah, kemudian pinjam sana pinjam situ. Ketika meminjam bunganya 100 persen mereka terpaksa membayar. Bagi saya, kalau ada orang yang kerja seperti itu, itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan pemerintah yang belum bisa memberikan kesejahteraan," kata Dedi.
Dedi menjelaskan, warga yang berangkat tanpa prosedur resmi umumnya tidak memiliki perlindungan hukum maupun kepastian hak pengupahan yang layak selama bekerja di luar negeri.
Persoalan ini kerap bermula dari tekanan ekonomi di daerah asal akibat tuntutan sosial masyarakat.
Sebagai contoh nyata, ia menyebutkan pihaknya baru saja menangani pengaduan dari 12 warga Jawa Barat di Lombok Timur yang mengalami perlakuan buruk serta ketidaksesuaian upah akibat prosedur keberangkatan kerja yang tidak transparan.
Selain kasus TPPO, Dedi turut menyoroti maraknya peredaran obat keras terbatas jenis tramadol yang menyasar para pelajar sekolah menengah di permukiman, serta praktik perjudian yang memperparah kondisi ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Menghadapi berbagai persoalan sosial tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengedepankan perlindungan hak asasi manusia melalui pendekatan pertahanan semesta.
Langkah konkret yang diambil meliputi fasilitasi program pembinaan karakter dan penegakan disiplin di lingkungan sekolah demi melindungi generasi muda.
“Problem hari ini adalah jaringan yang digerakkan. Seluruh program yang terjadi tidak bisa dilihat hanya dari kacamata kriminalnya, tapi dari hak manusia dan sistem pertahanan semesta. Negara harus hadir membangun rasa berani untuk berbuat kebaikan," ujar Dedi.
