VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pemerintah menerapkan skema padat karya untuk memulihkan lahan sawah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai upaya menjaga produksi pangan nasional sekaligus memastikan petani tetap memiliki penghasilan.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan skema tersebut memungkinkan petani terlibat langsung dalam rehabilitasi sawah mereka dengan seluruh biaya perbaikan ditanggung pemerintah pusat.
"Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Baca Juga: Pemerintah Pulangkan 96 WNI dari Detensi Imigrasi Arab Saudi
Mentan menjelaskan sawah yang mengalami kerusakan akan diperbaiki oleh pemilik lahan masing-masing, sementara pemerintah menyediakan dukungan penuh mulai dari benih hingga perbaikan infrastruktur pertanian.
"Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” tegasnya.
Ia menambahkan konsep padat karya memastikan seluruh pemilik sawah terlibat aktif dan tetap mendapatkan penghasilan selama masa rehabilitasi berlangsung.
“Pendapatan hariannya cukup untuk harian, bekerja di sawahnya sendiri. Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” jelasnya.
Baca Juga: Maraknya Kasus Keracunan MBG Jadi Alarm Lemahnya Pengawasan
Di Aceh, pemerintah mencatat sekitar 10.000 hektare sawah direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar secara harian.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan rehabilitasi lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan paling lama tiga bulan.
“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Mentan.
Secara keseluruhan, total lahan sawah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 98.002 hektare.
Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare di 21 kabupaten/kota, disusul Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.
Dari total tersebut, kerusakan ringan hingga sedang mencapai 69.240 hektare, yang terdiri atas kerusakan ringan 48.969 hektare dan kerusakan sedang 20.271 hektare.
Rinciannya meliputi Aceh seluas 32.652 hektare, Sumatera Utara 32.964 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
Di Kabupaten Aceh Utara, luas kerusakan ringan hingga sedang tercatat mencapai 8.237 hektare, terdiri dari 5.950 hektare kerusakan ringan dan 2.287 hektare kerusakan sedang.
Kementerian Pertanian memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang.
Proses pengerjaan dijadwalkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026 dengan target rehabilitasi awal mencapai 13.708 hektare di tiga provinsi.
Target tersebut mencakup Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90 sampai 95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” ujar Mentan. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Mengawal Gerbang Negara: Analisis Mendalam Kewenangan Baru Imigrasi Pasca UU 63/2024
