VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan lomba bagi Sentra Wisata Kuliner (SWK) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, kebersihan, tata kelola keuangan, hingga kemampuan promosi digital. Program ini menjadi bagian dari upaya membenahi pengelolaan SWK agar lebih profesional sekaligus mencegah praktik pungutan liar (pungli).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, lomba tersebut akan mendorong setiap SWK menerapkan standar pengelolaan yang lebih baik. Penilaian tidak hanya mencakup penataan lingkungan, tetapi juga administrasi keuangan dan kemampuan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran.
"Jadi kita nanti InsyaAllah akan mengadakan lomba SWK. Lomba SWK itu, ada satu terkait dengan penataan lingkungannya. Kedua juga terkait dengan pengelolaan keuangannya. Dan yang ketiga nanti juga terkait dengan medsosnya. Jadi terkait dengan marketingnya itu yang kita lombakan," ujar Wali Kota Eri, Selasa (28/7/2026).
Melalui kompetisi tersebut, Pemkot berharap setiap pengelola SWK terus berbenah, mulai menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata, menerapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, hingga mengoptimalkan promosi melalui media sosial. "Jadi harapannya itu nanti dengan lomba ini maka juga akan menata keuangan, menata kebersihan, sekaligus SWK ini bisa ramai dengan medsosnya. Harapan kita juga semakin berkembang SWK di Surabaya," tuturnya.
Data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya mencatat, saat ini terdapat 52 SWK yang menaungi sekitar 1.155 pedagang aktif di berbagai wilayah Surabaya. Selain menggelar lomba, Pemkot juga memperkuat tata kelola SWK agar lebih transparan. Wali Kota Eri menegaskan seluruh SWK berada di bawah pengelolaan Dinkopdag Surabaya sehingga seluruh mekanisme, termasuk penarikan retribusi, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
"Jadi SWK ini dikelola oleh Dinkopdag. Kalau ternyata dikelola paguyuban, sama Paguyuban (diminta) bayar lagi, lha SWK ini kan untuk PKL yang dia dulu jualan di jalan raya, setelah itu masuk (SWK) maka dia kena retribusi," ujarnya.
Eri menjelaskan, paguyuban hanya beranggotakan pedagang yang berjualan di SWK. Perannya sebatas mengoordinasikan kebutuhan operasional bersama, seperti kebersihan maupun keperluan lain yang telah disepakati para pedagang. "Dia (paguyuban) juga berdagang di situ, jualan di situ, nanti mengcollect teman-teman yang ada di sana. Untuk apa? Untuk kebersihan (misal) habis berapa, dia yang meng-collect, dibagi langsung," ujarnya.
Ia menegaskan, mekanisme tersebut diterapkan untuk mencegah praktik pungli yang membebani pedagang maupun calon pedagang. Pembenahan sistem dilakukan setelah Pemkot menemukan adanya praktik pungli di salah satu SWK. "Saya sebelumnya menemukan pungli yang ada di tempatnya SWK. Jadi kita juga mengubah kegiatan ini agar tidak ada lagi pungli di SWK dan PKL yang ada di Surabaya," katanya.
Eri mengungkapkan, salah satu laporan dugaan pungli yang diterima Pemkot terjadi di SWK Kalijudan. Menindaklanjuti laporan tersebut, ia langsung menemui para pedagang dan memastikan uang yang sempat dipungut dari calon pedagang dikembalikan.
"Mereka (pedagang) menyampaikan sudah ditarik Rp100.000, tapi kalau masuk (SWK) Rp5 juta. Ketika ada laporan ke kita, kita turun, Rp100.000 nya sudah dikembalikan. Dan itu (SWK) akan dikelola oleh pemkot, nanti setelah masuk semua baru kita bentuk paguyuban," katanya mengakhiri.(joe)
