VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat sejumlah agenda strategis sektor perumahan.
Pembahasan mencakup pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), pemanfaatan lahan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Depok, hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Rapat digelar di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (22/9/2026), dengan melibatkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, jajaran Komdigi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Depok.
Dalam pembahasan BLU, Kementerian PKP memaparkan perkembangan penyiapan kelembagaan dan dokumen yang diperlukan. BLU diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan dan aset perumahan sekaligus membuka ruang kerja sama dalam penyediaan hunian.
BPKP menyatakan kesiapan memberikan pendampingan agar pembentukan dan pengelolaan BLU memiliki tata kelola yang baik, fungsi yang jelas, serta target kinerja yang terukur.
Rapat juga membahas rencana pemanfaatan lahan milik Komdigi di Kota Depok seluas sekitar 45 hektare untuk pengembangan rumah susun subsidi.
Namun, pemanfaatan lahan tersebut masih memerlukan penyelesaian terkait status penggunaan aset serta dampak sosial terhadap masyarakat yang menempati sebagian kawasan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pengalihan status penggunaan aset dari Komdigi kepada Kementerian PKP. Dengan skema tersebut, aset tetap berstatus Barang Milik Negara dan dapat dikelola untuk mendukung penyediaan perumahan.
Maruarar meminta seluruh tahapan dilakukan dengan dasar hukum dan pembagian kewenangan yang jelas, terutama terkait pendataan dan verifikasi masyarakat, penilaian santunan, sumber pendanaan, serta penanganan dampak sosial.
Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok menyatakan kesiapan mendukung penyelesaian persoalan tersebut. Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan tim terpadu untuk melakukan pendataan dan verifikasi serta memberikan rekomendasi penanganan masyarakat terdampak.
Selain persoalan aset di Depok, pemerintah membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Kementerian PKP menyampaikan perkembangan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tengah berjalan. Pemerintah menyoroti kesiapan penyedia, penyelesaian paket pekerjaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak di lapangan.
Maruarar meminta percepatan pembangunan tetap mengutamakan kualitas hunian yang diterima masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap pekerjaan yang berpotensi melewati tahun anggaran agar penyelesaiannya tetap sesuai ketentuan.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai hambatan program perumahan, mulai dari kelembagaan, pengelolaan aset, pengadaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan. (rnm)
