Serapan Anggaran Kementerian Makin Rendah, Dana Triliun Gagal Dimanfaatkan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Dana negara senilai triliunan rupiah terancam sia-sia akibat kegagalan kementerian dan lembaga menyerap anggaran. Hingga menjelang penutupan tahun anggaran 2025, pengembalian dana ke kas negara terus membengkak. Awalnya tercatat Rp3,5 triliun, kemudian naik menjadi Rp4,5 triliun, dan diprediksi masih akan bertambah lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui tren pengembalian anggaran dari kementerian dan lembaga terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Yang mengejutkan, ia justru menganggap kondisi tersebut sebagai hal lumrah dalam pengelolaan fiskal. "Tapi begitulah, kita perkirakan biasanya memang hanya 95 persen dari APBN yang terserap," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025). Data Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan hingga 24 November 2025, realisasi belanja kementerian dan lembaga baru mencapai Rp1.109 triliun atau sekitar 86,9 persen dari outlook belanja tahun ini yang dipatok Rp1.275,6 triliun.

Baca Juga: Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Gunakan APBN

Purbaya memperkirakan total dana yang dikembalikan ke Bendahara Negara bakal melampaui angka sementara Rp4,5 triliun. Namun ia enggan merinci kementerian atau lembaga mana saja yang gagal optimal menyerap anggaran. "Tambah lagi sedikit mungkin," kata Purbaya. Alasan yang disampaikan adalah pemerintah masih menunggu hasil audit akhir sebelum menutup tahun anggaran. Ia menyebut masih ada kemungkinan penyerapan-penyerapan baru hingga akhir tahun. Airlangga menegaskan pemerintah terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga agar anggaran dapat dimanfaatkan optimal, terutama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Baca Juga: APBN 2026 Disahkan, Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi "Dengan sebagian dari K/L penggunaan anggarannya juga baik, maka target 5,2 persen tahun ini insyaallah tercapai, dan kuartal empat/2025 juga naik di atas 5,4 persen," kata Airlangga dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Sikap Pasif Pengawas: TKA Merajalela, TKI Tergusur di Negeri Sendiri