JAKARTA, AKUUPDATE.ID - Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan pemerintah memperkirakan anggaran negara untuk pengadaan dan distribusi vaksin antara Rp 63 triliun hingga Rp 73 triliun.
Ia menjelaskan, jumlah tersebut melebihi Rp 169,7 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk anggaran kesehatan pada 2021.
Dilansir dari Kompas.com, "Pada tahun 2021 anggaran pemerintah juga cukup besar dan pemerintah menganggarkan untuk baksinasi yang tentu dari pembahasan itu kisarannya antara Rp 63 triliun sampai Rp 73 triliun," jelas Airlangga dalam paparan Outlook 2021: Wajah Indonesia Setelah BNPB di laman Youtube BNPB Indonesia, Kamis (24/12/2020).
Baca Juga : Terminal Rambutan Buka Layanan Rapid Test Covid-19
Anggaran tersebut digunakan untuk membeli vaksin dari produsen vaksin Covid-19 di seluruh dunia.
1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac yang tiba pada awal Desember akan didistribusikan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat.
"Sekarang pemerintah sedang menyiapkan detilnya sambil menunggu izin yang diberikan BPOM, untuk emergency use authorization," ujar Airlangga.
"Dan dalam hari-hari ini BPOM akan mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BRazil dan kita akan melengkapi data chemical trial pertama dan kedua dari Sinovac," jelas dia.
Baca Juga : Baru Sembuh dari Covid-19, Ternyata Sinyal Sandiaga Jadi Menteri
Selain itu, pada Januari 2021, 1,8 juta dosis vaksin dari Sinovac akan tiba.
Kemudian, ada vaksin dalam bentuk bahan baku yang akan diproduksi sebanyak 15 juta dosis di dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengumpulkan Rp 18 triliun untuk cadangan vaksin.
Sementara itu, dalam rencana pemulihan ekonomi nasional, dari anggaran kesehatan sebesar Rp 99,5 triliun, Rp 36,4 triliun tidak terserap.
Jumlah ini akan digunakan untuk vaksinasi di masa mendatang. Dengan demikian, secara keseluruhan anggaran pemerintah untuk vaksinasi tahun depan sebesar Rp 54,4 triliun.
"Itu yang akan kita cadangkan untuk vaksinasi tahun depan," jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga masih memiliki cadangan anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L).
Sebab, Presiden menginstruksikan agar setiap K/L prioritaskan anggaran mereka untuk pelaksanaan Covid-19 dan dialihkan untuk anggaran vaksin.
"Namun dalam pelaksanaannya akan sangat hati-hati akrena kita tidak ingin K/L mengalami disrupsi atau gangguan dalam belanja. Karena itu akan mempengaruhi momentum pemulihan. Kalau melihat perkembangan ekonomi saat ini terlihat ketergantungan terhadap belanja pemerintah masih sangat tinggi, jadi harus melakukannya dengan sangat hati-hati," jelas Sri Mulyani. (Alfin)
