VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pekerjaan membawa martabat bagi setiap orang tanpa terkecuali, sehingga inklusi harus menjadi bagian dari cara pemerintah merancang kebijakan dan layanan pasar kerja, dalam Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ALMM) ke-29 di Bangkok, Thailand.
"Indonesia percaya bahwa pekerjaan membawa martabat, dan martabat itu milik semua orang," ujar Yassierli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Sebagai wujud komitmen tersebut, Yassierli menyebut Indonesia mengembangkan pusat pelatihan kejuruan dan layanan ketenagakerjaan khusus bagi penyandang disabilitas yang mengintegrasikan pelatihan, layanan ketenagakerjaan, teknologi bantu, serta solusi di tempat kerja.
"Inklusi harus menjadi bagian dari cara kita merancang kebijakan dan layanan pasar kerja," katanya.
Yassierli menegaskan pentingnya menerjemahkan kerangka kerja ketenagakerjaan ASEAN menjadi kebijakan konkret yang memberikan dampak nyata bagi pekerja dan dunia usaha.
"ASEAN telah memiliki kerangka kerja yang kuat untuk masa depan dunia kerja," kata Yassierli.
Ia menambahkan prioritas saat ini adalah mengubah kerangka kerja tersebut menjadi hasil yang benar-benar dapat dirasakan oleh pekerja dan perusahaan.
"Prioritas kita saat ini adalah mengubah kerangka kerja tersebut menjadi hasil yang dapat dirasakan oleh pekerja dan perusahaan," ujarnya.
Yassierli menjelaskan Indonesia menindaklanjuti "Deklarasi ASEAN tentang Peningkatan Daya Saing, Ketahanan dan Kelincahan Pekerja untuk Masa Depan Dunia Kerja" lewat empat agenda prioritas. Selain inklusivitas bagi disabilitas, agenda lain mencakup penyelarasan pengembangan keterampilan dengan kebutuhan industri (link and match) lewat penguatan pelatihan vokasi dan Program Magang Nasional (MagangHub).
"Program-program ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja yang lebih baik," ujarnya.
Agenda ketiga memperkuat ketahanan pekerja dan dunia usaha, dengan pemerintah menyediakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa manfaat uang tunai, akses pelatihan, dan dukungan penempatan kerja bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, sementara bagi dunia usaha penguatan ketahanan dilakukan lewat peningkatan produktivitas yang menyasar usaha menengah.
"Tujuannya adalah membantu perusahaan kelas menengah agar mampu beradaptasi, tetap kompetitif dan mempertahankan lapangan kerja," katanya.
Agenda terakhir mengembangkan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja Terintegrasi yang menghubungkan pekerja, pemberi kerja, lembaga pelatihan, layanan ketenagakerjaan, dan kebijakan pemerintah.
"Ke depan, teknologi dan sistem informasi ini harus membantu kita menghadapi perubahan dunia kerja sedini mungkin serta menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang secara lebih efektif," kata Yassierli.
