VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Platform digital ketenagakerjaan milik pemerintah kini tak lagi berdiri sendiri. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) telah terhubung dengan sembilan instansi berbeda, mulai dari Ditjen Dukcapil Kemendagri hingga Badan Kepegawaian Negara, membentuk fondasi Big Data Pasar Kerja nasional yang lebih akurat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi menyebut SIAPkerja bukan sekadar aplikasi layanan biasa, melainkan ekosistem digital yang menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja secara menyeluruh.
"SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas," kata Anwar dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (9/8/2026).
Selain Dukcapil dan BKN, SIAPkerja juga terkoneksi dengan BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Anwar menegaskan integrasi lintas instansi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data alih-alih sekadar asumsi.
Langkah ini disebutnya sejalan dengan transformasi digital Kemnaker dalam menjawab tantangan perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mengubah lanskap dunia kerja secara signifikan.
"Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan," kata Anwar.
Ia menyebut penguatan integrasi data ini turut selaras dengan arah kebijakan Kementerian PANRB lewat konsep Life Journey 2025-2029, yang mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk pada fase memasuki dunia kerja.
Anwar berharap implementasi seluruh prinsip integrasi ini mampu mendongkrak Indeks Pemerintah Digital sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan secara berkelanjutan.
