Baca Juga: DPR RI Apresiasi Kualitas dan Dampak Ekonomi SPPG Menteri Arifah menegaskan bahwa dalam kasus ini dua unsur utama kejahatan telah terpenuhi, yakni proses perekrutan dan tujuan eksploitasi demi materi. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam dijerat Pasal 2 UU TPPO dengan hukuman penjara 3 hingga 15 tahun serta denda maksimal Rp600 juta. "Berdasarkan koordinasi yang kami lakukan, saat ini ibu korban ditetapkan sebagai saksi. Kami mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera," tuturnya. Baca Juga: 10 Warga Belitung Korban TPPO Dipulangkan dari Myanmar Meski mendorong langkah represif, KemenPPPA juga menyoroti kerentanan ekonomi keluarga sebagai faktor pendorong utama. Arifah meminta agar penanganan kasus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga penyelesaian akar masalah sosial agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Saat ini, KemenPPPA telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat untuk memberikan perlindungan. Korban bayi beserta kedua kakaknya dipastikan akan mendapat pendampingan psikologis serta asesmen guna menjamin pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak. "Anak seharusnya dilindungi, serta dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup dengan baik," pungkas Arifah. (af/hi) Pilihan Redaksi: Menteri Mukhtarudin Harus Tegas, Singkirkan Calon Atase Rekanan Mafia!
Baca Berita Lainnya di Google News
