VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025), menyatakan pihaknya menargetkan peningkatan status tersebut akan dilakukan pada bulan Agustus 2025 ini.
“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, atau tidak melewati bulan Agustus, akan kami tingkatkan ke penyidikan,” ujarnya.
Baca Juga: Jangan Andalkan APBN, Swasta Dimintai Biayai Sekolah Rakyat
Hal ini disampaikan Asep usai KPK memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk dimintai keterangan pada hari yang sama. Pemanggilan Yaqut menjadi rangkaian pemeriksaan sejumlah pihak terkait, termasuk Ustaz Khalid Basalamah dan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi pada 20 Juni 2025 bahwa penyelidikan kasus ini melibatkan permintaan keterangan kepada berbagai pihak.
Baca Juga: 1.190 Pegawai Kemendagri Dapat Pembiayaan Rumah Murah
Kasus ini diduga berkaitan dengan pembagian kuota tambahan haji 2024 yang menjadi sorotan Panitia Khusus Angket Haji DPR RI.
Pansus menemukan kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi, yang dibagi rata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Skema tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur porsi haji khusus hanya delapan persen dari total kuota nasional.
