VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Rencana kenaikan tunjangan DPR hingga Rp50 juta per bulan, di tengah kondisi ekonomi yang sulit dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok dan gelombang PHK, memicu gelombang protes dari masyarakat. Pada Senin (25/8/2025), massa aksi berkumpul di depan gedung DPR, Jakarta, menolak kebijakan yang dianggap mencederai rasa keadilan publik.
Selain menolak tunjangan, massa juga membawa pesan-pesan moral yang lebih dalam. Poster bertuliskan “Reformasi Hukum Harga Mati” dan “Korupsi DPR Harus Diusut Tuntas” menjadi seruan utama mereka, menunjukkan tekanan terhadap lembaga legislatif. Seorang peserta aksi, Ishaq A. Rumakway (20), menegaskan bahwa masyarakat menuntut tindakan nyata untuk menindak anggota DPR yang terbukti korupsi. Kepercayaan publik terhadap DPR disebut sudah terkikis akibat kasus hukum yang terus berulang. "Usut tuntas seluruh anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya kepada VOICEINDONESIA.CO pada Selasa (26/8/2025). Baca Juga: Aksi Protes: Rakyat Tolak Kenaikan Tunjangan DPR di Tengah Gelombang PHK Ishaq juga menekankan pentingnya reformasi hukum. Menurutnya, tanpa pembenahan sistem yang mendasar, praktik korupsi akan terus terjadi. "Reformasi hukum harus dijalankan, tidak bisa ditawar-tawar lagi," tegasnya.
