VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Di balik program Makan Bergizi Gratis yang terus digencarkan pemerintah, ada persoalan mendasar yang belum tuntas di Papua. Dari 81 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasi, baru 37 di antaranya yang mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, lebih dari separuh tenaga kerja dapur MBG di Papua belum terlindungi.
Badan Gizi Nasional menggelar rapat koordinasi khusus di Jayapura pada Kamis (30/4/2026) untuk mempercepat sertifikasi keamanan pangan sekaligus mendorong seluruh mitra mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola keamanan pangan, serta mendorong setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG mendapatkan perlindungan," ujar Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Di sisi keamanan pangan, kondisinya lebih menggembirakan. Dari 81 SPPG yang beroperasi di Papua, 79 di antaranya sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Dinas Kesehatan Provinsi Papua turut aktif mendampingi proses pemenuhan standar kesehatan lingkungan sejak tahap pembangunan, mulai dari kelayakan lokasi, kondisi bangunan dapur, hingga kesiapan pengelola.
Kepala KPPG Jayapura Jimmy menegaskan capaian sertifikasi itu belum boleh membuat lengah.
"Ke depan, kami berharap seluruh SPPG di Papua dapat segera melengkapi sertifikasi yang masih berproses agar kualitas layanan MBG lebih optimal," pungkasnya.
