VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menargetkan kuota program SMK Go Global bisa mencapai 100 persen hingga 30 September 2026.
Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan program yang baru dilaksanakan KP2MI ini harus dievaluasi bersama agar kuota yang disediakan pemerintah bisa terpenuhi sehingga lebih banyak masyarakat menerima manfaatnya.
"Karena program ini merupakan program baru, kita harus sering duduk bareng untuk menyatukan persepsi dan pemahaman kita, sehingga ke depannya sampai 30 September kita pastikan dapat terserap 100 persen," ungkapnya dalam Rapat Evaluasi SMK Go Global di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Dzulfikar dan diikuti seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KP2MI, didampingi Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol Dwiyono. Dzulfikar menerima laporan pelaksanaan Program SMK Go Global dari Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) hingga Direktur Jenderal Penempatan, termasuk perkembangan pendaftaran dan pelatihan yang telah dibuka sejak 12 Agustus 2026.
Seluruh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Indonesia turut menyimak rapat evaluasi tersebut lewat Zoom Meeting. Agenda evaluasi ini bertujuan mengoptimalkan pelatihan yang diikuti Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar tepat sasaran.
Sekjen Dwiyono mengungkap sejumlah kendala yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan program tersebut.
"Terdapat beberapa kendala di administrasi contohnya di BP3MI Lampung, perlu adanya pendampingan dan peningkatan kapasitas, juga sosialisasi dan koordinasi kepada Pemerintah Daerah. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ada di batch I terulang kembali di batch berikutnya," ujarnya.
Dzulfikar turut menyinggung soal pemantauan dan pengetatan standar migrant center, evaluasi pelatihan, hingga E-Katalog.
"Migrant center ini harus ada targetnya yang proper seperti apa, jika jumlah migrant center sudah cukup, tidak perlu ada tambahan lagi. Selain itu, penting adanya evaluasi kapasitas tambahan pelatihan di seluruh fasilitas yang sudah terpakai sekarang, sehingga kita tahu kebutuhan untuk E-Katalog ada berapa," paparnya.
Rapat tersebut juga menyoroti jenis pelatihan dengan permintaan cukup tinggi, seperti sektor manufaktur di sejumlah wilayah, yang perlu dipetakan kembali. Transparansi informasi kepada CPMI turut ditegaskan penting untuk diperkuat, mencakup informasi mengenai jenis pekerjaan, negara tujuan, kondisi kerja, hak dan kewajiban, biaya, serta mekanisme pengaduan, guna mencegah beredarnya informasi yang simpang siur di masyarakat.
