VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pusat koordinasi kabut asap ASEAN yang sudah punya sekretariat di Jakarta belum bisa beroperasi. Dari enam ratifikasi yang dibutuhkan, baru Vietnam yang menyerahkan instrumennya.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ina Krisnamurthi menegaskan pusat koordinasi itu harus segera berfungsi, karena percuma membentuk lembaga yang tidak bisa bekerja.
"Iya (isu prioritas), karena center itu harus up and running. Kalau enggak, enggak ada gunanya kita membuat center yang kakinya buntung kan. Jadi kita harus segera mengimplementasikan apa yang kita idam-idamkan melalui center itu," katanya dalam media gathering, Rabu (4/11/2026).
Indonesia akan membawa isu ratifikasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila. Pembentukan pusat itu berlaku jika enam negara anggota ASEAN menyampaikan instrumen ratifikasi.
Ina menyebut pusat koordinasi tersebut dapat menjadi pembalik dari kesepakatan Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP) yang berlaku sejak 2003.
"Center ini akan menjadi game changer atau pembalik ya, penguat dari kesepakatan yang sudah ASEAN buat dari sejak 2003. Dan kemudian upaya yang Indonesia dorong yaitu sistem monitoring yang dibuat di tahun 2013. Sementara 2023 Indonesia lagi, kita terus-menerus mendorong," ucapnya.
Pada 27/10/2026, Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menyepakati pembentukan Joint Task Force on Strengthening Business Responsibilities between Indonesia and Singapore (JTF). Indonesia menilai JTF bisa memperkuat pertukaran informasi dan rasa saling percaya dengan Singapura dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Arrmanatha menindaklanjutinya dengan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri pada 03/11/2026. Rapat itu dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan perwakilan Kementerian Keuangan. Rapat menindaklanjuti arahan Presiden soal praktik bisnis tidak bertanggung jawab yang berdampak pada karhutla.
Ina juga menyebut prioritas Indonesia dalam kerja sama ASEAN adalah united, capable, and resilient ASEAN. Pemerintah meyakini ketangguhan nasional membentuk ketangguhan kawasan.
"Ketangguhan nasional, itu akan membetulkan ketangguhan kawasan sehingga bisa saling menguatkan. Dan pada saat yang sama apabila nasional dan regional kawasan itu kuat, maka kita Indonesia bersama ASEAN akan memberikan ketahanan bagi dunia. Jadi temanya adalah united, capable, and resilient ASEAN," ucapnya.
