VOICEINDONESIA.CO, Batam – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat aduan pelanggaran HAM kini didominasi dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), bahkan melebihi konflik agraria yang selama ini selalu menjadi topik utama. Hal ini menandakan perlindungan struktural terhadap pekerja migran masih lemah.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan laporan terkait pekerja migran datang dari berbagai daerah dan mencakup kasus berbeda, mulai dari eksploitasi pekerja rumah tangga hingga perdagangan orang.
“Di bulan-bulan pertama saya masuk, itu aduan terbanyak adalah aduan dari pekerja migran,” kata Anis dalam seminar Hari Minggu Migran Sedunia di Ballroom Hotel Pacific Palace, Batam, Minggu (21/9/2025).
Baca Juga: Komnas HAM: Pelanggaran HAM Pekerja Migran Mulai Sejak Proses Keberangkatan
“Cukup banyak aduan ketenagakerjaan yang kami terima terkait migrasi, soal eksploitasi, kemudian ABK, pekerja rumah tangga, trafficking, dan lain-lain,” tambahnya.
Anis menekankan Komnas HAM menerima rata-rata lima ribu aduan per tahun, dengan ratusan di antaranya terkait pekerja migran. Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola migrasi masih lemah dan perlu pengawasan lebih ketat.
Baca Juga: BP3MI Riau Dorong Pola Asuh dan Literasi Keuangan bagi Keluarga Purna PMI
“Kalau tidak segera diperkuat, pekerja migran akan terus berada dalam posisi rentan,” tegasnya.
Menurutnya, negara perlu menghadirkan kebijakan konkret dan sistem pengawasan terpadu. Tanpa tindakan nyata, pekerja migran akan terus menjadi korban eksploitasi, baik dari pihak swasta maupun sindikat internasional.
“Negara harus hadir memastikan setiap pergerakan pekerja migran berjalan secara adil dan layak,” tambah Anis.
