VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Sekitar 600 ribu warga terpaksa mengungsi akibat konflik Thailand - Kamboja yang kembali memanas sejak 11 Desember 2025. Pertempuran di perbatasan kedua negara telah menewaskan sedikitnya 24 orang dalam sepekan terakhir.
Komisi I DPR meminta pemerintah segera menyiapkan alternatif evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di zona konflik. Langkah evakuasi harus disiapkan segera mengingat situasi yang terus memburuk dengan serangan udara, tank, dan drone di wilayah perbatasan.
"Kami meminta pemerintah untuk menyiapkan jalur evakuasi alternatif, termasuk bekerja sama dengan negara-negara sahabat, agar WNI dapat segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Senin (15/12/2025).
Baca Juga: 300 Kasus Penipuan PMI Terjadi Hingga Desember 2025
Serangan pada Sabtu (13/12) menewaskan empat tentara Thailand, sementara gelombang kekerasan terus meluas ke lima provinsi di masing-masing negara. Konflik ini bermula dari sengketa batas warisan kolonial sepanjang 800 kilometer yang mencakup sejumlah situs candi bersejarah.
Komisi I terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kondisi WNI di kedua negara. Pemerintah melalui KBRI dan perwakilan RI telah melakukan pemantauan intensif, termasuk pendataan jumlah WNI dan lokasi mereka.
Baca Juga: Alasan KP2MI Sulit Cegah Penipuan Iklan Pekerja Migran Ilegal
Informasi sementara menyebutkan WNI yang ada telah didata dan langkah evakuasi tengah disiapkan jika situasi semakin memburuk. Proses evakuasi didorong untuk dilakukan secara cepat, terukur, dan aman.
PM Thailand Anutin Charnvirakul membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa gencatan senjata masih berlaku untuk mengakhiri pertempuran. Padahal kesepakatan gencatan senjata sempat ditengahi Trump pada Oktober lalu.
Dave menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah diplomatis terkait konflik ini. Indonesia memiliki jejak penyelesaian konflik melalui dialog yang bisa dimanfaatkan dalam situasi ini.
"Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk aktif berperan dalam upaya mediasi, baik melalui ASEAN maupun forum internasional lainnya, agar ketegangan antara Thailand dan Kamboja dapat segera mereda," pungkasnya.
