VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU P2MI) diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat bekerja di luar negeri dengan jaminan perlindungan yang sesuai, mulai dari prosedur penempatan, pemenuhan hak-hak, hingga pemulihan kondisi pasca-kerja.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Kementerian P2MI untuk melindungi pekerja migran dan meningkatkan keterampilan mereka.
“Komite III memiliki mandat untuk melakukan fungsi legislasi, yaitu menyusun dan menyampaikan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh DPR RI, dalam hal ini RUU P2MI,” tukas Filep saat membuka rapat kerja bersama Kementerian P2MI di Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pada kesempatan itu, Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menjelaskan bahwa Arahan Presiden Prabowo tidak berubah. Presiden berpesan agar jangan lagi ada eksploitasi dan menitik beratkan peningkatan kompetensi profil PMI, dan dalam penyusunan RUU ini kita harapkan ada kepastian hukum sebelumnya Badan BP2MI menjadi Kementerian P2MI.
"Kami juga terus meningkatkan kualitas dan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui vokasi dan upgrading skill lainnya untuk mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil, sesuai arahan presiden," ujar Ahmad Tawalla.
Menanggapi itu salah satu Senator dari Sulawesi Tenggara, Wa Ode Rabia Al Adawia, di daerahnya masih marak PMI non prosedural, untuk itu perlu dimasifkan program-program kementerian di kantong PMI di Sultra. Ia menambahkan, Program Kementerian P2MI seperti Sikat Sindikat, Program Migran Emas dan Program Migran Center harus terus digalakkan untuk menangani permasalahan PMI.
“Terkait kolaborasi kami siap berkolaborasi dengan P2MI dalam mencari solusi terkait PMI di daerah,” tutur Wa Ode.
Wamen P2MI menambahkan, penyusunan RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang sebelumnya tidak ada, mengingat perubahan status BP2MI menjadi Kementerian P2MI. Saat ini, pembahasan RUU P2MI telah memasuki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menunggu pembahasan berikutnya di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
“Kami sudah memetakan program yang bisa dikolaborasikan dengan para Senator Komite III, diantaranya, Desa Migran Emas, Migran Center, Kelas Vokasi Migran dan Koperasi Pekerja Migran di daerah,” pungkasnya.
