
Dinilai Tak Layak, Penetapan UMP DKI dan Jabar 2026 Bakal Digugat Ke PTUN

Ringkasan AI
**Rangkuman Berita:** Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan Jawa Barat 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dinilai belum memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak pekerja. Selain jalur hukum, KSPI juga akan melakukan demonstrasi besar-besaran pada 29-30 Desember 2025 dengan melibatkan ribuan buruh dari DKI, Jawa Barat, dan Banten untuk memprotes kenaikan upah minimum yang dinilai tidak memadai.
Powered by Ajakin.id — AI EnginePilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaJalin Kerja Sama, Kemnaker Janjikan Pelindungan Peserta Pemagangan di Jepang
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga


Ada Bidan PPPK Digaji Rp1,2 Juta, DPR Desak Perbaikan Kesejahteraan Nakes
21 Agustus 2026 pukul 17.13


RUU Ketenagakerjaan Terancam Kembali Molor Akibat Sikap Parpol di DPR
13 Agustus 2026 pukul 17.56
Jadwal Event Terbaru
Agenda pameran, job fair, dan seminar pilihan
Punya acara dan ingin diliput VOICE? Kerja samanya gratis — barter promosi.
Ajukan Kerja SamaKomentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Data Desil Dipertanyakan, Pemerintah Bentuk Tim Lintas Lembaga untuk Evaluasi
News

Prabowo Targetkan Bakal Pangkas 700 yang BUMN Rugi Hingga Akhir 2026
Ekonomi

Indonesia Darurat Budaya Keselamatan Kerja
Ketenagakerjaan

Vonis eks Konsultan Nadiem dalam Kasus Chromebook Diperberat jadi 5 Tahun
Hukum

Kecewa Tak Ditemui Eri Cahyadi, Ratusan Jukir Terlibat Aksi Dorong Gerbang Pemkot Surabaya
Daerah
Editorial

Skandal SI Permit: Saat Negara Absen, Pekerja Migran Diperas hingga 145 Miliar

Risih Berita Viral, Pejabat Coba Pembungkaman Pers Terkait TPPO

Integrasi Data Real Time Perkuat Layanan Imigrasi

Asa Keadilan Bagi Korban Perdagangan Orang Mengambang

Menagih Transparansi Penanganan Kasus Perdagangan Orang di Batam
Liputan Khusus
Komentar Terbaru
Anehnya.., media bisa juga dikibulin padahal sudah jadi rahasia umum wkwk.. salam #86presisi
→ Polsek KKP Batam Bantah Isu Tebusan Kasus TPPO











