VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.
Perintah tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat membahas sejumlah isu ekonomi, termasuk kondisi inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini mencapai 93,62 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
"Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen," kata Airlangga di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut Airlangga, capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya. Namun, pemerintah masih mendorong perluasan kepemilikan rekening hingga menjangkau seluruh penduduk Indonesia.
Karena itu, lanjutnya, Prabowo meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
"Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening," kata Airlangga.
Untuk memperluas jangkauan kepemilikan rekening, pemerintah juga akan melakukan pemadanan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dengan sistem Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway system.
"Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai," ujar Menko Airlangga.
Airlangga mengatakan kebijakan tersebut juga berkaitan dengan rencana pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan secara langsung ke rekening masyarakat.
"Ke depan berbagai program bantuan pemerintah akan disalurkan langsung ke rekening-rekening masyarakat," kata Airlangga.
Ratas di Istana Kepresidenan RI pada Senin dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Para pejabat yang mengikuti rapat baru keluar dari ruangan sekitar pukul 19.00 WIB. (af)
